Kendalikan Jangkauan Rokok dengan Menaikkan Cukai

WHO menyatakan bahwa perokok memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap infeksi COVID-19. Kenapa? Hal ini disebabkan dengan merokok berarti jari-jari (dan mungkin rokok yang telah terkontaminasi) bersentuhan dengan bibir. Dengan kata lain meningkatkan kemungkinan adanya perpindahan virus dari tangan ke mulut.

merokok disaat covid.

Pada diskusi Ruang Publik Kantor Berita Radio (KBR) pada tanggal 29 Juli 2020 kemarin membahas “Mengapa Cukai Rokok Harus Naik Saat Pandemi”. Pada diskusi tersebut Dr. Renny Nurhasana (Dosen dan Peneliti Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia) menyampaikan bahwa  data yang didapat dari Kemenkes, perokok memiliki resiko terinfeksi COVID-19 14 kali lebih tinggi dan mengalami dampak yang lebih buruk dibandingkan mereka yang bukan perokok.

Oleh sebab itu pengendalian konsumsi rokok di saat pandemi ini merupakan sebuah keharusan. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan menaikkan cukai rokok yang otomatis akan menaikkan harga rokok.

MURAHNYA HARGA ROKOK DI INDONESIA

Indonesia merupakan target sasaran yang empuk. Bagaimana tidak dengan jumlah penduduk sebanyak 240 juta dengan regulasi yang lemah, serta pemerintah dan badan legislatif yang belum peduli pada kepentingan kesehatan publik. Tak heran, sejak tahun 1980 dan 1990an, industri rokok multinasional berbondong-bondong dengan berbagai strategi agresif datang ke negeri ini.

Sebanyak 80,2% industri rokok berpromosi dengan mencantumkan harga. Dalam mencantumkan harga, 78,9 % industri rokok menyebutkan harga per batang (Hasil Monitoring Promosi rokok oleh 10 Forum Anak). Harga rokok kini dijajakan Rp1.000-Rp2.000 perbatangnya, sementara rata-rata uang jajan anak sekolah sebesar Rp10.000. Dengan harga tersebut masih sangat terjangkau kepada semua orang bahkan anak-anak.

Pertumbuhan industri rokok di Indonesia di pupuk dengan tarif cukai juga jauh lebih murah ketimbang negara lain. Rata-rata tarif cukai rokok di Indonesia hanya 40%, hanya separuh dari Thailand (80%) dan Bangladesh (63%). Hal Ini salah satu sebab mengapa rokok di negeri kita dijual dengan harga murah, sehingga terjangkau oleh kalangan yang lebih luas. Tengoklah harga sebungkus rokok di Indonesia kisaran Rp 20.000-Rp 30.000. Dr. Renny Nurhasana menambahkan sementara di negara tetangga, seperti Singapura dan Australia, harganya bisa mencapai ratusan ribu rupiah.

Indonesia adalah negara dengan konsumsi rokok terbesar di dunia, yaitu pada urutan ketiga setelah Cina dan India (sehatnegeriku.kemkes.go.id). Tak mengherankan jika populasi perokok di Indonesia terus membesar, tahun demi tahun. Data dari Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) Kementrian Kesehatan 2018 menunjukkan bahwa prevalensi perokok secara nasional meningkat dari 32,8% menjadi 33,8%. Paparan iklan yang begitu masif dan harga rokok yang terjangkau menjadi salah satu penyebab lonjakan kenaikan konsumen rokok.

Pada tahun 1995, hanya 27 persen penduduk Indonesia mencandu rokok. Namun 23 tahun kemudian, Riskesdas, 2018, menunjukkan ada 34 persen penduduk Indonesia mencandu rokok. Ini berarti satu dari tiga orang Indonesia adalah perokok. Prevalensi merokok pada remaja usia 10 -18 tahun mengalami peningkatan dari tahun 2013 (7,20%) ke tahun 2018 (9,10%). Demikian pula untuk perokok perempuan dari 1,3% menjadi 4,8%.

FAKTA DAN KEBIJAKAN CUKAI ROKOK DI INDONESIA

Cukai berbeda dengan pajak. Cukai adalah pungutan Negara yang bertujuan untuk mengendalikan barang-barang yang perlu dikontrol produksi, distribusi dan konsumsinya. Menurut UU No. 39 Tahun 2007, ada tiga barang yang termasuk pada katergori Barang Kena Cukai (BKC) di Indonesia: Minuman mengandung etil alkohol, etanol, dan rokok. BKC adalah barang-barang yang memiliki karakteristik : konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara.

Industri rokok dan minuman keras menjajakan produk beracun, yang berisiko membuat kecanduan dan kemudaratan bagi kesehatan. Itu sebabnya produk rokok (juga minuman keras) dikenai cukai atau pajak dosa. Jadi cukai rokok berbeda dengan pajak. Pajak adalah sumber pendapatan Negara, sementara cukai rokok bertujuan untuk mengendalikan konsumsi rokok.

Jika negara ingin agar konsumsi terhadap produk yang berbahaya ini dapat dikendalikan dan terus ditekan, tarif ‘pajak dosa’ ini harus lebih tinggi ketimbang produk yang relatif tak berdosa seperti telur ayam dan permen coklat.

CUKAI ROKOK DI TENGAH PANDEMI

Meskipun awal tahun 2020, pemerintah telah menaikkan cukai rokok sebesar 23% dan harga eceran rokok mengalami kenaikan sebesar 35%. Perusahaan rokok mengklaim bahwa produksi dan permintaan produk mereka selama pandemi ini mengalami kenaikan.

Rokok seperti produk non-elastis yang tingkat penjualannya hampir tidak terpengaruh harga dan regulasi. Mereka yang sudah kadung mencandu tak akan begitu saja berhenti merokok hanya karena harganya tinggi. Mungkin itu sebabnya, produksi rokok di Indonesia terus meroket meski cukai dinaikkan. Dalam diskusi Ruang Publik KBR Prof. Hasbullah Thabarany (Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau) mengemukakan bahwa peningkatan produksi rokok meningkat dengan 10 tahun lalu. Perkiraan dari 220 miliar batang sekarang menjadi sekitar 330 miliar batang. Wow.

Prof. Hasbullah Thabarany juga menyampaikan bahwa tujuan kenaikan cukai rokok adalah menurunkan angka perokok. Jadi keberhasilan kebijakan cukai rokok ini jangan hanya melihat dari berapa persen tingkat kenaikan cukai rokok. Tetapi keberhasilan kebijakan cukai rokok harus dilihat dari tujuannya.

Kenapa konsumsi rokok masih tinggi di saat pandemi? Salah satu alasannya harga rokok yang masih terjangkau dan di saat pandemi ini perokok justru memiliki keleluasaan yang lebih untuk merokok.

Mirisnya Beliau juga sempat memaparkan bahwa beliau bertemu dengan salah satu pemulung yang berpenghasilan Rp50.000 perharinya. Hampir setengah dari pendapatannya digunakan untuk membeli rokok sebesar Rp20.000 per hari. Prof. Hasbullah menjelaskan seolah-olah yang dilakukan pemulung ini menunjukkan rokok lebih penting dari kebutuhan hidupnya.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by FCTC UNTUK INDONESIA (@fctcindonesia) on May 21, 2018 at 4:25am PDT

Lalu kenapa pemerintah tidak menaikkan langsung harga rokok sebesar Rp70.000?

Pemerintah Menaikkan Harga Rokok Secara Bertahap, Tidak langsung Rp 70.000,- seperti yang disebutkan Prof Hasbullah, “Tentu maunya kami langsung menaikkan rokok seharga Rp70.000. Tetapi Pemerintah punya banyak pertimbangan. Kalau langsung dinaikkan, industri dan petani akan salah paham. Dikira rokok itu seperti barang lain. Kalau harga naik, orang tidak akan merokok lagi. Petani tembakau gusar dan akhirnya dinaikkan secara bertahap atas kebijakan politik Pemerintah.”

Membangun kembali negeri ini bebas dari asap rokok tidak fair mengandalkan dari denda para perokok. Hal ini disebabkan sebagian besar para perokok adalah masyarakat berpenghasil rendah. Mereka yang sejak dulu terperangkap dalam iklan rokok, sehingga mereka memulai mencoba-coba dan susah berhenti. Ini sudah berbahaya. Namun jika dibiarkan rokok dengan harga murah juga tidak mungkin. Memang kita dihadapkan dengan pilihan yang rumit. Maka itu kita harus dapat mengendalikan harga rokok untuk menjauhkan kertejangkauan dan menghentikan paparan rokok, agar tak ada lagi korban-korban barang berbahaya ini.

 

PENUTUP

Sejumlah aturan pengendalian tembakau sampai saat ini masih terganjal berbagai sebab. Seolah pemerintah belum 100% berpihak pada kepentingan kesehatan publik. Padahal tingginya konsumsi rokok akan berdampak pada kualitas SDM di masa yang akan datang, serta menyebabkan tingginya biaya kesehatan yang harus ditanggung negara dan masyarakat sendiri. Sudah seharusnya pemerintah dan Negara harus berusaha menjaga kualitas aset masa depan, generasi muda. Kalau industri rokok meredup dan kesehatan publik membaik, produktivitas bangsa pun akan melaju.

Meski tak mungkin menutup pabrik rokok karena prevalensi perokok di Indonesia masih besar. Kita masih memiliki kekuatan untuk membuat mahal harga rokok dengan menaikkan cukainya. Demi mencegah keterjangkauannya harga rokok di masyarakat.

Meski pemerintah belum terlihat mempunyai strategi untuk mengurangi konsumsi rokok secara signifikan. Mari kita mulai menyuarakan nada yang sama bahwa rokok itu memang harus mahal demi mengendalikan perilaku merokok. Apalagi di saat pandemi seperti ini, ingat perokok memiliki 14 kali lebih tinggi terinfeksi COVID-19. Mari ambil peran menjadi pengubah keadaan bukan korban dari sebuah perubahan.

Salam,

Saya sudah berbagi pengalaman pribadi untuk #putusinaja hubungan dengan rokok atau dorongan kepada pemerintah untuk #putusinaja kebijakan pengendalian tembakau yang ketat. Anda juga bisa berbagi dengan mengikuti lomba blog serial #putusinaja yang diselenggarakan KBR (Kantor Berita Radio) dan Indonesian Social Blogpreneur ISB. Syaratnya, bisa anda liat di sini.

Sumber data :

1. Ahsan, Abdillah & Wiyono, Nur & Aninditya, Flora. (2012). Beban Konsumsi Rokok, Kebijakan Cukai dan Pengentasan Kemiskinan. 10.13140/RG.2.1.2211.6249.
2. The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team, “The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) – China, 2020,” China CDC Weekly, vol. 2, no. 8, 2020.
3. World Health Organization. Tobacco and waterpipe use increases the risk of suffering from COVID-19. 2020. http://www.emro.who.int/fr/tfi/know-the-truth/tobacco-and-waterpipe-users-are-at-increased-risk-of-COVID-19- infection.html
4. www.beacukai.go.id/arsip/cuk/cukai.html

Sumber infografik :

• Dibuat dan didisain oleh penulis
• WHO-Indonesia
• Generasi tanpa rokok
• FCTC Indonesia